SUARA INDONESIA, JEMBER - Aktivis PGRI Ilham Wahyudi menantang kepala sekolah di bawah naungan pemerintah untuk berani buka-bukaan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ilham melihat, selama ini pengelolaan dana BOS terkesan susah diakses oleh masyarakat luas. Sehingga publik masih terkesan sulit untuk melihat secara utuh.
"Berani apa tidak memampang di depan sekolah menggunakan banner besar. Berapa dapat anggaran BOS, digunakan untuk apa dan bukti pembelian mana. Masyarakat berhak tahu," lantang Ilham, saat dikonfirmasi Suara Indonesia lewat sambungan selulernya, Senin (15/01/2024).
Berdasarkan hasil pengaduan yang masuk kepadanya, ada beberapa sekolah diduga kong-kalikong terkait penggunaan dana BOS.
"Saya menduga ada kong kalikong, karena ada kemufakatan. BOS diduga dibelanjakan tidak semestinya. Sementara laporannya, kami sinyalir tidak sesuai dengan yang di lapangan," kata Ilham.
Pihaknya mendesak, Bupati Jember untuk berani mengambil satu kebijakan ikut mendukung menciptakan iklim pendidikan yang sehat dan bebas dari korupsi.
"Sehat dari kegiatan yang berpotensi menyuburkan dugaan praktik korupsi, kolusi dan optimisme. Caranya, pampang perolehan bos lebar-lebar karena itu amanah Undangan-undang KIP," sambung pria yang masih keluarga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
Selain dipampang, pihaknya juga meminta agar ada pelaporan secara online berbasis digital secara terbuka di setiap sekolah penerima dana BOS.
"Kalau memang Jember pro terhadap pemberantasan korupsi. Semua sekolah, wajibkan melaporkan online di website yang terintegrasi. Saya kira jangan hanya absen guru di onlinekan. Tapi, anggaran penggunaaan BOS juga bisa dionlinekan sehingga siapapun bisa mengaksesnya," katanya.
Jika keadaan ini terus dibiarkan, dirinya khawatir, BOS yang semestinya digunakan untuk kepentingan sekolah, hanya digunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.
"Bukan tidak mungkin, BOS bisa dikeruk oleh oknum hanya untuk memperkaya diri. Sementara, laporan dengan kenyataan tidak sesuai, ini tidak boleh terjadi dan ini yang harus diwaspadai," tutupnya.
Lantas ia mencontohkan, persoalan SDN Curahnongko 8 yang sebelumnya sempat dilaporkan ke Polres Jember terkait dana BOS oleh komitenya.
"Itu contoh kecil, persoalan BOS di Jember masih carut-marut. Jadi, bisa saja ini seperti fenomena gunung es. Terlihat kecil di ujungnya, ke dalam lebih banyak," tuturnya.
Sebelumnya, Aktivis (Transparansi Akuntabel dan Partisipasi Publik) Trapp Miftahul Rahman, mendesak Komisi D DPRD Kabupaten Jember bernada sama.
Pihaknya mendesak DPRD Jember segera melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sekolah yang dicurigai bermasalah terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
"Kami mendesak DPRD Kabupaten Jember sidak turun lapangan, untuk memahami dan melihat masalah yang sebenarnya," terang pria yang akrab disapa Cak Memed ini, Kamis (28/12/2023).
Miftahul memandang, dunia pendidikan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga membuat dirinya ikut bersuara karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama.
Sehingga, dirinya mendorong semua pihak untuk ikut serta mengawasi, bagaimana pengelolaan dana BOS yang benar.
"Kami melihat, dunia pendidikan saat ini sendang tidak baik-baik saja. Kami meminta semua pihak ikut mengawal. Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat luas. Terkait kemungkinan ada dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOS," katanya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi