SUARA INDONESIA KALIMANTAN TIMUR

Fraksi PKS Soroti Perubahan APBD Bontang 2024, Penanganan Stunting hingga Proyek Selesai Tepat Waktu

Mohamad Alawi - 03 August 2024 | 12:08 - Dibaca 1.42k kali
Advertorial Fraksi PKS Soroti Perubahan APBD Bontang 2024, Penanganan Stunting hingga Proyek Selesai Tepat Waktu
Anggota Fraksi PKS Adrofdita menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Raperda APBD Perubahan 2024 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (3/8/2024). (Foto: istimewa)

SUARA INDONESIA, BONTANG - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adrofdita, memulai penyampaian pandangan umum Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Acara ini digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (3/8/2024).

Dalam pidato pembukaannya, Adrofdita menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan. Ia menekankan pentingnya prioritas anggaran yang mengalami perubahan agar tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, serta dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) Tahun Anggaran 2024.

Adrofdita menjelaskan, bahwa perubahan anggaran ini merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. "Perubahan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan program yang berdampak langsung pada masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Adrofdita memaparkan, bahwa Pendapatan Daerah Kota Bontang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan naik 16,50 persen menjadi Rp 2,772 triliun dari Rp 2,379 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 20,95 persen menjadi Rp 296,33 miliar.

Adapun pendapatan Transfer Pemerintah Pusat juga meningkat 15,61 persen menjadi Rp 2,456 triliun. Sementara itu, pendapatan dari transfer antar daerah tetap sebesar Rp 371,86 miliar, dan pendapatan lain-lain yang sah naik signifikan sebesar 96,32 persen menjadi Rp 19,94 miliar.

Lebih lanjut, Adrofdita menyampaikan bahwa belanja daerah dalam perubahan anggaran tahun 2024 meningkat 18,03 persen menjadi Rp 3,352 triliun.

“Belanja operasi naik 13,22 persen menjadi Rp 2,124 triliun, belanja modal meningkat 27,89 persen menjadi Rp 1,225 triliun, sementara belanja tidak terduga turun 44,10 persen menjadi Rp 3,63 miliar,” terangnya.

Dalam aspek pembiayaan, penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu naik 24,61 persen menjadi Rp 605,26 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp 25 miliar yang dialokasikan sebagai penyertaan modal ke dalam Bank Kaltimtara.

Fraksi PKS melalui Adrofdita, memberikan beberapa catatan penting. Pertama, anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah mengalami penurunan sebesar Rp 6,81 miliar, dari Rp 254,71 miliar menjadi Rp 247,90 miliar. Ia meminta penjelasan dari pemerintah mengenai hal ini.

Fraksi PKS juga menekankan agar perubahan APBD 2024 dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir pada APBD murni 2024, terutama dalam penanggulangan wilayah rawan banjir, kemiskinan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengangguran.

Adrofdita menyampaikan keprihatinan Fraksi PKS terhadap kenaikan angka stunting dari 21 persen menjadi 27,4 persen. Fraksi PKS meminta pemerintah untuk melaksanakan program prioritas dengan pengawasan yang ketat dari hulu ke hilir.

Selain itu, Fraksi PKS meminta realisasi pembangunan polder di RT 23 Tanjung Laut dengan anggaran perubahan tahun 2024, serta pembebasan lahan warga yang dilakukan dengan prinsip keadilan dan manfaat. “Fraksi PKS menekankan pentingnya regulasi penganggaran dan pembangunan agar proyek-proyek yang sedang berjalan bisa selesai tepat waktu,” tandasnya.

Adrofdita menutup penyampaian pandangan umum Fraksi PKS dengan harapan agar perubahan anggaran ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dan terus berinovasi demi tercapainya visi dan misi pembangunan kota yang lebih baik.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Bontang untuk mendengarkan masukan dan pandangan dari berbagai fraksi demi penyusunan anggaran yang lebih responsif dan tepat sasaran. (Adv)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Mohamad Alawi
Editor : Satria Galih Saputra

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya