SUARA INDONESIA, BONTANG - Anggota Fraksi Amanat Nurani Rakyat (ANNUR) Muhammad Irfan menyampaikan pandangan umumnya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Raker ini digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (3/8/2024).
Menurut Irfan, dalam perubahan APBD 2024, pendapatan daerah Kota Bontang diperkirakan mencapai Rp 2 triliun 772 miliar 302 juta 555 ribu 628 rupiah.
“Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp296 miliar 329 juta 967 ribu 393 rupiah, pendapatan Transfer Rp 2 triliun 456 miliar 35 juta 969 ribu 439 rupiah dan pendapatan Lain-lain yang sah sebesar Rp 19 miliar 936 juta 618 ribu 796 rupiah,” terangnya.
Lebih lanjut Irfan menyampaikan, belanja daerah mengalami peningkatan menjadi Rp 3 triliun 352 miliar 563 juta 252 ribu 764 rupiah.
“Rincian belanja diantaranya belanja operasi sebesar Rp 2 triliun 123 miliar 524 juta 442 ribu 542 rupiah, belanja modal sebesar Rp 1 triliun 225 miliar 404 juta 993 ribu 866 rupiah dan belanja tidak terduga sebesar Rp 3 miliar 633 juta 816 ribu 356 rupiah,” bebernya.
Adapun untuk pembiayaan daerah, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp 605 miliar 260 juta 697 ribu 136 rupiah dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 25 miliar untuk penyertaan modal ke Bankaltimtara.
Fraksi ANNUR mencatat kenaikan signifikan pada pendapatan dan belanja daerah. Mereka menekankan pentingnya meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama dari pajak dan retribusi. Fraksi ini juga menyoroti perlunya kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Irfan mendorong agar anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja ditingkatkan. Mereka menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian KUA-PPAS untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun adalah angka yang rasional dan wajar, serta memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Fraksi ANNUR meminta Walikota Bontang untuk mengevaluasi penggunaan APBD pada semester pertama dan mengarahkan fokus pembangunan pada semester kedua untuk membangkitkan kembali ekonomi dan kegiatan masyarakat yang terdampak oleh krisis ekonomi.
Selain itu, menyarankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih cermat dalam merancang program agar tepat waktu dan sasaran. Tujuannya adalah untuk menghindari sisa anggaran yang tinggi di akhir tahun, yang dapat mencerminkan ketidakoptimalan penggunaan anggaran.
Pandangan umum ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Bontang untuk tahun anggaran 2024, dengan penekanan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohamad Alawi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi