Fraksi Gerindra bersama Berkarya Pertanyakan Tingginya Kemiskinan Hingga IPM Rendah di Kota Bontang 

Advertorial

SUARA INDONESIA, BONTANG - Anggota DPRD Kota Bontang Sutarmin menyampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra bersama Berkarya terhadap Raperda  Perubahan APBD 2024 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (03/8/2024).

Sutarmin menggarisbawahi beberapa isu penting yang menjadi perhatian fraksinya dalam penyusunan anggaran yang tepat guna dan berkualitas. Ia mengkritisi perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir, yang dinilai belum matang dan lebih berorientasi pada kuantitas hasil daripada dampak berkualitas.

"Perencanaan anggaran yang tidak matang telah menyebabkan pergeseran anggaran yang masif di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berdampak pada rendahnya serapan anggaran dan potensi peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di akhir tahun," tegasnya.

Dalam pandangannya, Sutarmin menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan manfaat sosial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menilai bahwa pengelolaan keuangan Kota Bontang selama tiga tahun terakhir masih jauh dari harapan untuk mencapai kemandirian fiskal. 

“Menurut Fraksi, kurangnya pemahaman kebijakan fiskal. Baik jangka panjang, menengah, maupun pendek. Kemudian, belum optimalnya penerapan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, Sebagai urat nadi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah,” terangnya.

Sutarmin juga mengungkapkan fenomena "Ekonomi Flight" yang terjadi di Bontang, dimana uang yang dimiliki kota justru berputar di luar daerah, menyebabkan perekonomian kota menjadi semu dan sulit mencapai status daerah berpenghasilan tinggi.

"Ini terkonfirmasi dengan tingginya ketergantungan APBD pada Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, bukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.

Akibatnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, angka pengangguran dan kemiskinan tinggi, serta rendahnya Human Capital Index.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, Fraksi Gerindra bersama Berkarya mempertanyakan dasar kebijakan akuntansi pemerintah daerah, penyebab tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya IPM di Bontang.

"Sejauh mana terobosan dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan PAD?," tanya Sutarmin, menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi isu-isu tersebut.

Pandangan umum yang disampaikan Sutarmin ini menggambarkan sikap kritis dan konstruktif dari Fraksi Gerindra bersama Berkarya dalam mendukung perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih baik. Dengan harapan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas hidup di Kota Bontang.

Sutarmin mengakhiri pandangannya dengan berharap agar perubahan APBD yang diajukan dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi Kota Bontang dan mampu membawa Kota ini menuju kemajuan yang lebih baik. (Adv)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA