SUARA INDONESIA, BONTANG - Sekretaris Fraksi Partai Golkar bersama NasDem menyampaikan pandangan terhadap Raperda Kota Bontang Tentang Perubahan APBD 2024. Agara ini digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (03/8/2024).
Faisal, Sekretaris Fraksi Partai Golkar mengawali penyampaiannya dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat kerja atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Golkar bersama NasDem.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat kerja atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar bersama NasDem dalam menanggapi penghantaran Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024," ujarnya.
Faisal menjelaskan bahwa perubahan APBD Kota Bontang merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi. Perubahan ini bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan.
Ia menekankan pentingnya perubahan pada alokasi anggaran belanja, terutama pada belanja langsung seperti belanja barang dan jasa.
Dalam paparannya, Faisal mengungkapkan data pendapatan daerah berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bontang pada 2 Agustus 2024. Pendapatan daerah Kota Bontang untuk Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp2,772 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 296 miliar.
“Pajak Daerah sebesar Rp148,6 miliar, Retribusi Daerah Rp 126,5 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 4 miliar, dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 17,1 miliar,” bebernya.
Adapun penerimaan pendapatan transfer mencapai Rp 2,456 triliun, sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp 19,9 miliar. Total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 3,352 triliun, dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 2,123 triliun, belanja modal Rp 1,225 triliun, dan belanja tidak terduga Rp 3,6 miliar.
Selanjutnya, penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 (SiLPA) sebesar Rp 605,2 miliar, dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 25 miliar untuk penyertaan modal ke Bank Kaltimtara.
Pihaknya bersama Fraksi NasDem memberikan apresiasi atas peningkatan pendapatan daerah, terutama dari PAD yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Faisal menekankan agar dalam penyusunan APBD perubahan, pemerintah harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Faisal juga meminta agar pemerintah memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka juga menyoroti isu-isu lokal seperti ganti rugi 19 rumah di Pelabuhan Loktuan dan pemindahan tiang pancang di belakang kantor lama Uji Kir Loktuan yang telah lama tidak terpakai.
Mengakhiri pandangannya, Faisal menyatakan dukungan Fraksi Golkar bersama NasDem terhadap program-program pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.
"Kami mendukung pemerintah Kota Bontang dalam menjalankan program-program pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Faisal.
Dengan mencermati uraian perubahan APBD, Fraksi Golkar bersama NasDem sepakat untuk membawa raperda ini ke dalam agenda rapat dewan selanjutnya untuk dibahas lebih lanjut. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohamad Alawi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi