SUARA INDONESIA, BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Abdul Haris, mengungkapkan kekhawatiran dan ketidakpuasan terhadap hasil penurunan stunting di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Menurutnya, klaim penurunan angka stunting yang baru-baru ini diumumkan tampaknya belum dapat dipercaya sepenuhnya.
"Saya lihat, misalnya bulan kemarin masih tinggi, terus bulan ini berubah langsung turun. Saya mempertanyakan kenapa penurunan yang signifikan dapat terjadi dalam kurun waktu yang begitu singkat," ujar Abdul Haris dalam wawancaranya di Gedung DPRD Kota Bontang, Senin (29/7/2024).
Ia menambahkan bahwa hasil penurunan yang dinyatakan hanyalah angka perhitungan yang belum resmi diumumkan dan belum diperiksa secara menyeluruh oleh pemerintah.
Abdul Haris mengkritisi ketidakstabilan data terkait penurunan stunting yang dinyatakan. Ia merasa bahwa program penurunan stunting di Bontang belum maksimal dan hasil yang diumumkan tampaknya tidak konsisten dengan kondisi di lapangan.
"Saya baru mendengar di awal tahun bahwa stunting masih meningkat, kemudian dalam setengah tahun tiba-tiba menurun. Rentang umur anak yang dikabarkan turun juga tidak dijelaskan," tambahnya.
Menurut Abdul Haris, sebelum menyimpulkan bahwa angka stunting telah menurun, pemerintah sebaiknya memastikan program penurunan stunting dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pengawasan yang ketat.
"Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa stunting telah menurun. Lebih baik jika pemerintah fokus pada pelaksanaan program yang berkelanjutan dan pengawasan yang lebih intensif," pungkasnya.
Penanganan stunting di Bontang memang mendapatkan catatan merah dalam laporan terbaru. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menempatkan Kota Bontang pada posisi paling akhir dalam penurunan stunting pada tahun 2023 untuk kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Berdasarkan data SKI, prevalensi stunting di Bontang mengalami kenaikan sebesar 6,4 persen, dari 21 persen menjadi 27,4 persen.
Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, memberikan penghargaan kepada Kota Bontang dalam acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 di Mangrove Park, Bontang Utara. Akmal mengatakan penghargaan tersebut sebagai bentuk alarm bagi Pemerintah Kota Bontang agar lebih serius dalam menangani masalah stunting.
"Silakan pemkot memanggil SKI untuk memadukan datanya, jadi bisa klarifikasi," kata Akmal Malik.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase, menegaskan bahwa akan ada tindakan tegas terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak serius menangani masalah stunting. Namun, sebelum mengambil langkah lebih lanjut, Basri Rase menyebutkan bahwa akan ada klarifikasi terhadap data SKI. "Kami akan menjadwalkan klarifikasi terhadap data SKI pada bulan Agustus nanti," ungkapnya.
Data dari SKI menunjukkan perbedaan dengan hasil intervensi yang dicatat oleh Pemkot Bontang. Pemerintah Kota mencatat angka stunting mengalami penurunan ke angka 18,4 persen, berbeda dari data SKI yang menunjukkan angka yang lebih tinggi.
Dengan ketidakpastian yang ada, Abdul Haris berharap bahwa semua pihak terkait akan bekerja sama untuk mengatasi masalah stunting dengan data yang akurat dan program yang efektif.
"Kami perlu data yang jelas dan program yang konsisten untuk memastikan bahwa upaya penurunan stunting benar-benar memberikan hasil yang positif," tutupnya.
Penting bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk terus berupaya dengan transparansi dan komitmen dalam menangani masalah stunting, agar hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan bermanfaat bagi masyarakat Bontang. (ADV)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohamad Alawi |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi